News Event

Blog Featured Image

BEM FEB UNAIR Gelar Aksi Turun ke Jalan di Depan Gedung DPRD Jawa Timur Tuntut Penolakan RUU Pilkada

Surabaya, 23 Agustus 2024 — Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar aksi turun ke jalan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur untuk menuntut penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini menarik perhatian publik dan menegaskan sikap mahasiswa terhadap isu politik yang dianggap berpotensi merugikan demokrasi lokal.

Sekitar 50 mahasiswa dari FEB UNAIR berpartisipasi dalam aksi ini, ikut memadati area di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan spanduk, poster, dan slogan-slogan menuntut penolakan RUU Pilkada. Para peserta aksi mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak negatif dari RUU tersebut terhadap kualitas dan integritas pemilihan kepala daerah di tingkat lokal.

Salah satu peserta aksi, Darell menekankan bahwa partisipasi mahasiswa sangat penting dalam menjaga transparansi dan integritas sistem politik. “Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses politik di negara ini tetap berjalan sesuai norma dan aturan. Kami percaya bahwa RUU Pilkada saat ini tidak membawa kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan penguasa,” tegasnya.

Aksi ini juga diwarnai dengan pembacaan pernyataan sikap yang menuntut agar pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD dan pemerintah daerah, mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menolak RUU Pilkada. Selain orasi, mahasiswa juga menyebarkan selebaran dan melakukan diskusi langsung dengan masyarakat sekitar serta anggota DPRD yang hadir.

Selama aksi, pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung dengan aman. Para peserta aksi menunjukkan semangat tinggi dan soliditas dalam menyampaikan tuntutan mereka.

BEM FEB UNAIR menyatakan akan terus memantau perkembangan terkait RUU Pilkada dan berkomitmen untuk melanjutkan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat tetap didengar dalam proses pembuatan kebijakan.